Anggota DPRD Pacitan, Sediono Mengklarifikasi Stadmen Kepala Desa Karangrejo

Sabtu, 28 Mei 2022

Mediaportalpacitan.com

Pacitan - Anggota DPRD  Pacitan Sediono mengatakan didepan awak mediaportalpacitam.com, DPRD dan Pemerintah Daerah, beserta PU BBWS  memiliki tanggung jawab besar terhadap penanggulangan bencana alam yang terjadi di jembatan Brungkah Desa Karangrejo.

"Apa yang disampaikan  tentang normalisasi daerah aliran sungai  (DAS) Grindulu pasca banjir batu di Desa Karangrejo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jawa Timur tidak mendapatkan respon oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo itu tidak benar," tegas Sediono.

Sediono menceritakan, Komisi 4 DPRD Bersama Ketua DPRD Pacitan, dan didampingi 3 personil OPD Pacitan pernah mengadakan kunjungan rapat di kantor PU BBWS Surakarta untuk mengupayakan program normalisasi di di Desa Karangrejo tersebut.

" Kami sudah mendapatkan jawaban memuaskan, yang mana kami juga ditunjukan desain tunggal, tinggal menunggu anggaran yang sudah diajukan dan dimasukan ke perpres 80. Saya rasa Pemkab, DPRD Pacitan, dan PU BBWS sangat memperhatikan sekali," ucapnya.

Sediono melanjutkan, terkait pendanaan dan pengelolaan dana normalisasi jembatan brungkah yang berada di Desa Karangrejo itu perlu proses yang agak lama, tidak harus seketika ada bencana dana langsung bisa dicairkan, seharusnya pihak Kepala Desa Karangrejo tentunya bisa menyadari dan sabar menunggu.

Dari pihak Sekretaris dinas PUPR Pacitan Yudo Tri Kuncoro menambahkan, situasi dan kondisi terkait sedimentasi yang berada disungai Brungkah tersebut, Pemkab Pacitan melalui Dinas PUPR Pacitan sudah beberapa kali melakukan tindakan penanganan darurat, terutama pada saat pasca terjadi banjir debris, melakukan pengerukan material yang menutupi akses jalan Jatimalang - Karanggede.

"Dampak erosi tebing sungai ini, walaupun masih jauh dari cukup pihak kami telah melakukan pemasangan bronjong di beberapa ruas kritis yang sebagian  merupakan bantuan dari PU BBWS," kata Yudo.

Yudo menegaskan, kita selalu intens berkomunikasi dengan pihak BBWS dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur baik secara lisan maupun tertulis.

"BBWSBS berdasarkan bukti sudah membuat kajian dan desain untuk penanganan longsoran tersebut, dan saat ini sedang diusulkan penganggarannya," akhir kakimat yang disampaikan Yudo.(ags)