Rapat Paripurna, Bupati & Ketua DPRD Pacitan Tandatangani KUA - PPAS - mediaportalpacitan.com

Breaking

SELAMAT DATANG DI MEDIA PORTAL PACITAN

Rabu, 02 Agustus 2023

Rapat Paripurna, Bupati & Ketua DPRD Pacitan Tandatangani KUA - PPAS


Rabu, 2 Agustus 2023 (19.23) Wib

Mediaportalpacitan.com
Pacitan - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pacitan Menyetujui Kebijakan Umum APBD Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (KUA - PPAS) APBD Ta 2024

Persetujuan tersebut setelah sebelumnya dilakukan pembahasan KUA - PPAS dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) maupun di komisi.

Rapat Paripurna yang dibuka pada hari Rabu (2/8/2023) pagi, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono. KUA - PPAS APBD TA 2024 disetujui dengan ditandatanganinya nota kesepakatan antara Bupati Pacitan dengan pimpinan DPRD Pacitan.


Usai Rapat Paripurna saat dikonfirmasi awak media,  Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Ronny Wahyono  menyampaikan,  inti pada pembahasan KUA - PPAS merupakan salah satu rangkaian pembahasan APBD Kabupaten Pacitan tahun 2024, dimana dimulai dari visi - misi Bupati yang diterjemahkan ke dalam RPJMD,  kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah  (RKPD) tahun 2024. 

" Dasar untuk  Kebijakan Umum Anggaran, dimana disitu ada pendapatan, belanja daerah, pembiyaan daerah, dan juga ada indikator makro ekonomi daerah yang menjadi target tahun 2024. Selanjutnya ada pengangguran terbuka, angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya," kata Ronny.

 Setelah dinyatakan ada persetujuan  maka masuklah ke Preoritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),   Penetapan plafon dari masing - masing OPD ini agar bisa menjalankan program kerja tersebut dengan tujuan  menjalankan rencana kerja Pemerintah untuk bisa mensukseskan visi Bupati Pacitan.

 "Dimana disitu ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan  yang masing - masing mempunyai plafon.  Dengan gambaran suatu misal  Dinas Kesehatan minimal10% dari APBD sehingga kita bisa menetapkan sekisar15%, anggaran, itu tidak bolih turun dari setiap tahunya. Dinas Pendidikan minimal 25% , Dinas PUPR dengan infrastruktur minimal 40% dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Pedoman penyusunan APBD memuat antara lain:
pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
teknis penyusunan APBD; dan
hal-hal khusus lainnya.

"Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, kepala daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah.
Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkret dalam mencapai target," penegasan regulasi yang disampaikan Ronny.

Lanjut Ronny, rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut:
menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan
menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD dengan tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS. Format KUA dan PPAS.

"KUA dan PPAS yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:
Prioritas pembangunan daerah dan program/kegiatan yang terkait;
alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan di tahun anggaran berjalan," akhir statemen Ketua DPRD Ronny Wahyono. (Red)

Tidak ada komentar: